Negara melarangnya sebagai alat pembayaran. Lalu memungut pajaknya. Lalu memindahkan pengawasannya dari satu lembaga ke lembaga lain. Sementara dua puluh juta warga Indonesia terus menggunakannya - tanpa menunggu kepastian yang tidak kunjung datang.
Inilah paradoks #Bitcoin dalam hukum positif 🇮🇩. Dan inilah yang coba saya bedah : bukan dengan berpihak, melainkan dengan memperlihatkan - melalui analisis normatif, putusan pengadilan, dan perbandingan regulasi - seberapa jauh kesenjangan antara hukum yang tertulis dan realitas yang sudah terlanjur hidup di tengah masyarakat.
Sebuah buku yang belum pernah ada sebelumnya. Ditulis oleh advokat, untuk siapapun yang hari ini membutuhkan pegangan hukum tentang Bitcoin di Indonesia (coming soon)