seraya mengucap 'hamdallah'
akhirnya selesai juga proyek solo penulisan buku ini. semoga mendapat tempat di milieu akademisi dan praktisi hukum 🇮🇩 serta para #bitcoiner
"maze visualization by https://x.com/matthen2 and used with his permission"

seraya mengucap 'hamdallah'
akhirnya selesai juga proyek solo penulisan buku ini. semoga mendapat tempat di milieu akademisi dan praktisi hukum 🇮🇩 serta para #bitcoiner
"maze visualization by https://x.com/matthen2 and used with his permission"

selembar refleksi terselip dalam buku yang tengah berproses, yang akan datang ke tangan #bitcoiner dan masyarakat luas; sebuah buku komprehensif pertama yang meneliti #bitcoin dari sudut hukum positif 🇮🇩

berikut adalah thesis dari buku yang tengah saya garap, "Bitcoin Dalam Pusaran Hukum Positif Indonesia : Antara Larangan, Pengakuan dan Kekosongan Norma"


"Ketidakmampuan hukum positif Indonesia dalam mengklasifikasikan #Bitcoin secara tunggal dan konsisten mencerminkan inkompatibilitas mendasar antara paradigma kedaulatan moneter yang bersifat teritorial dengan teknologi yang secara inheren bersifat desentralistis dan borderless — dan bahwa sementara negara masih bergerak dalam fragmentasi regulasi, realitas ekonomi Bitcoin telah berakar dan bergerak secara mandiri di tingkat masyarakat, menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara hukum yang tertulis dan hukum yang hidup"

cat.: secara sengaja pada bagian "Note of Terminology" saya menyebut entitas @My First Bitcoin dan jika berkenan, saya bermaksud mengirimkan bagian yang memuat pengutipan nama tersebut

Ini adalah titik awal kronologi pelarangan Bitcoin di Indonesia, tanggal 6 Februari 2014 Bank Indonesia melalui Direktur Departemen Komunikasi Peter Jacobs mengeluarkan siaran pers resmi yang menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia, dengan mengutip UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU No. 23 Tahun 1999, dan UU No. 6 Tahun 2009

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421155608-37-239674/lacak-tppu-tersangka-asabri-di-bitcoin-ppatk-lakukan-ini

Negara melarangnya sebagai alat pembayaran. Lalu memungut pajaknya. Lalu memindahkan pengawasannya dari satu lembaga ke lembaga lain. Sementara dua puluh juta warga Indonesia terus menggunakannya - tanpa menunggu kepastian yang tidak kunjung datang.
Inilah paradoks #Bitcoin dalam hukum positif 🇮🇩. Dan inilah yang coba saya bedah : bukan dengan berpihak, melainkan dengan memperlihatkan - melalui analisis normatif, putusan pengadilan, dan perbandingan regulasi - seberapa jauh kesenjangan antara hukum yang tertulis dan realitas yang sudah terlanjur hidup di tengah masyarakat.
Sebuah buku yang belum pernah ada sebelumnya. Ditulis oleh advokat, untuk siapapun yang hari ini membutuhkan pegangan hukum tentang Bitcoin di Indonesia (coming soon)

https://open.substack.com/pub/ruben/p/everyone-wants-one-ai?utm_campaign=post&utm_medium=web

https://www.substack.com/@ruben

fiat justitia ruat coelum